Dialog Bersama Media dan Aktivis, Muhibuddin Dorong Pengawasan Penegakan Hukum
Padang – Menyongsong Ramadan 1447 Hijriah, Kepala Muhibuddin menginisiasi pertemuan strategis yang mempertemukan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumatera Barat, insan pers, serta aktivis antikorupsi dalam satu forum silaturahmi, Kamis (13/2/2026), di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang temu formal, tetapi juga wadah konsolidasi guna memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan berintegritas di wilayah Sumatera Barat.
Dalam suasana dialogis, Muhibuddin menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sipil. Ia memandang media dan pegiat antikorupsi bukan sebagai pihak eksternal, melainkan sebagai mitra penting dalam menjaga akuntabilitas proses hukum.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui keterbukaan dan konsistensi dalam bekerja.
Menjelang bulan suci, ia juga mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan di daerah untuk memperkuat pengawasan internal. Penanganan setiap perkara, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pertemuan tersebut berkembang menjadi diskusi yang konstruktif. Perwakilan media menyoroti pentingnya akses informasi yang cepat dan akurat, sementara aktivis antikorupsi mendorong komitmen penanganan perkara tanpa diskriminasi.
Menanggapi hal itu, Muhibuddin menyampaikan kesiapannya mempererat jalur komunikasi dengan pers guna memastikan informasi yang sampai ke publik tetap berimbang serta mencegah munculnya kesalahpahaman.
Ia juga menegaskan bahwa setiap laporan dugaan korupsi akan diproses sesuai mekanisme hukum, tanpa toleransi terhadap praktik yang merusak rasa keadilan masyarakat.
Selain memperkuat hubungan eksternal, forum ini juga dimanfaatkan sebagai langkah konsolidasi internal. Muhibuddin menekankan pentingnya kesatuan langkah seluruh jajaran kejaksaan di tingkat kabupaten dan kota demi menjaga kehormatan institusi.
Sejumlah peserta menyambut positif inisiatif tersebut. Mereka menilai forum terbuka antara penegak hukum dan masyarakat sipil menjadi sarana penting untuk membangun hubungan yang sehat, kritis, dan saling menguatkan.
Menutup kegiatan, Muhibuddin mengajak semua pihak menjadikan Ramadan sebagai momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Langkah ini menunjukkan arah kepemimpinan yang mengedepankan transparansi dan kolaborasi, sekaligus mempertegas upaya Kejati Sumatera Barat dalam menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.
(Putri)